Postingan

Menampilkan postingan dengan label pilkada gresik

Solusi Ujaran Kebencian, Hoax Dan Fitnah Dalam Pilkada

Gambar
isyarat wahyu keprabon Ujaran kebencian menjadi salah satu masalah yang sering muncul dalam praktik media hari ini. Apakah sesungguhnya definisi dan asal muasal istilah ujaran kebencian? Ujaran kebencian (hate speech) didefinisikan sebagai ujaran, tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang  ditujukan untuk menghasut kekerasan atau prasangka terhadap seseorang atas dasar karakteristik kelompok tertentu yang dianggap ia wakili, seperti kelompok ras, etnis, gender, orientasi seksual, agama, dan lain-lain. Definisi legal dari ujaran kebencian sebenarnya bervariasi di antara berbagai negara. Namun, kita dapat menelaah jejak upaya konsolidasi makna ujaran kebencian dalam beberapa perjanjian internasional.  Salah satunya adalah perjanjian multilateral tentang hak-hak sipil dan politis individu, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Termasuk di antara 169 negara yang terlibat dalam perjanjian ini adalah Indonesia,...

Hari Pertama Pendaftaran Paslon Pilkada Gresik Amburadul. Paslon NIAT melanggar PKPU No. 5 dan 10 2020.

Gambar
Paslon NIAT sudah melanggar : Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 dan 10 tahun 2020. Pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati (paslon) di hari pertama, Jum’at (4/9/20200 di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik, Jawa Timur berlangsung amburadul. Kondisi tersebut akibat adanya ratusan massa pendukung paslon Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah (Niat) yang tidak diantisipasi oleh KPU. Selain itu, KPU tidak menyediakan fasilitas layar lebar diluar gedung agar massa pendukung dapat menyaksikan proses pendaftaran secara langsung. Akibatnya, salah satu protokol kesehatan berupa physical distancing atau jaga jarak sulit dikendalikan. Massa terlihat berkerumun di sekitar kantor KPU. Bahkan, sebagian berupaya masuk ke kantor KPU di pintu masuk halaman KPU yang dijaga aparat keamanan. Tak hanya itu, sebagian besar wartawan tidak bisa masuk ke kantor KPU akibat adanya pembatasan jumlah orang yang diperbolehkan masuk. Kondisi ini sempat membuat panas situas...